Pasardana.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membuat
lembaga khusus yang mengurus penerimaan negara.
Demi memuluskan rencananya tersebut, lembaga itu diambil dari Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Sebagaimana diketahui, saat ini dua lembaga itu masih di bawah naungan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Mudah-mudahan, Insyaallah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus
pajak, cukai dan PNBP, jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujar Dewan
Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah dalam UOB
Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).
Mantan Gubernur BI ini mengatakan, perubahan kelembagaan memang jadi kebijakan
politik Prabowo selama memerintah.
"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement
will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," jelas
Burhanuddin.
Dia menambahkan, Prabowo juga akan mengubah kelembagaan dari Kementerian BUMN.
Menurutnya, nilai BUMN jika disatukan sangat tinggi.
"BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul jumlahnya hampir USD 1 triliun lah,
sekitar 60 persen dari PDB kita. Tapi ya sumbangannya barang kali sekarang ini
memang harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi
kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi
manajemen," tandasnya.
