Ketua KSPI Sebut Penundaan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tidak Tepat

Pasardana.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak rencana pemerintah menggulirkan stimulus berupa pembebasan atau penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemberian stimulus untuk mengurangi dampak persebaran virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian dengan menyetop iuran BPJS Ketenagakerjaan dinilai mengada-ada dan tidak tepat.

Saat ini, lanjutnya, untuk iuran jaminan kecelakaan kerja jumlahnya sebesar 0,54 persen dan jaminan kematian iurannya sebesar 0,3 persen dari upah pekerja yang ditanggung atau dibayar sepenuhnya oleh pemberi kerja atau pengusaha.

Selain itu, iuran jaminan hari tua dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7 persen dan dari pekerja 2 persen. Sedangkan untuk jaminan pensiun, 2 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1 persen dari gaji pekerja.

“Jadi setiap bulan pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,54 persen dari upah pekerja,” kata Said dalam siaran pers pada Minggu (23/8/2020).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), manfaat yang didapat dari program jaminan sosial sebagaimana tersebut di atas, sepenuhnya dikembalikan kepada buruh.

Kalau iuran dihentikan, kata dia, buruh akan dirugikan karena hal itu dapat mengurangi akumulasi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mereka dapatkan.

"Dengan di stop-nya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha. Karena mereka tidak membayar iuran. Sementara itu buruh dirugikan, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran dihentikan," tandasnya.