Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Ekonomi Indonesia Kuartal IV Diprediksi Tetap Minus

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal empat masih berada di zona negatif alias terkontraksi.

"Situasi terakhir, kami perkirakan kuartal IV minus dua persen year-on-year," kata Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad dalam video conference di Jakarta, Minggu, 8 November 2020.

Menurutnya, tingginya kasus covid-19 di Indonesia masih akan menghalangi upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional juga diprediksi tidak optimal, sehingga kontraksi ekonomi masih akan terjadi.

Dikatakan Tauhid, prediksi tersebut dibuat dengan asumsi pandemi yang masih relatif tinggi dan penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi di kuartal empat yang diperkirakan hanya sebesar maksimal 70 persen.

Ekonomi Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi dengan dua kali berturut- turut mengalami pertumbuhan negatif yakni -5,32 persen pada kuartal II/2020 dan -3,49 persen pada kuartal III/2020.

Untuk itu, lanjutnya, pemulihan ekonomi baru bisa dicapai apabila pemerintah secara serius bisa menangani pandemi covid-19.

Ini bisa dilihat dari bagaimana menekan penyebaran, serta membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat.

"Sepertinya agak sulit bagi kita di 2020 jadi positif terutama melihat situasi kuartal III yang cukup dalam dari yang diperkirakan banyak pihak. Ini akan bisa berubah manakala ada upaya serius dari berbagai pihak," ungkapnya.

Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran akibat pandemi covid-19 dinilai akan menghambat pemulihan ekonomi.

Pada Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran sebanyak 9,77 orang, naik 2,67 juta orang dari Agustus 2019.

"Kalau setengah pengangguran jauh lebih besar daripada itu, setengah penganggur ini adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari kerja. Ini yang tidak tercover dengan jaminan sosial, BPJS dan sebagainya termasuk kemungkinan tidak tercover dengan bantuan prakerja," ujarnya.

Lebih lanjut Tauhid juga meminta pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat, misalnya dengan memperbaiki skema bantuan sosial dan mengutamakan skema bantuan tunai.

Menurutnya, untuk mendorong konsumsi kelas menengah atas, diperlukan kampanye dan pengetatan protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan, hotel, restoran, maupun destinasi pariwisata.

Di samping itu, dia mengatakan perlu ada terobosan penciptaan lapangan kerja dengan fokus pembangunan infrastruktur padat tenaga kerja, industri padat tenaga kerja hingga stimulus UMKM non restrukturisasi agar percepatan pemulihan lebih baik lagi.

"Serta memperbaiki pola penanganan pandemi dengan fokus pada penyadaran masyarakat menghadapi gelombang kedua pandemi, termasuk upaya serius dalam melakukan tracing agar gelombang kedua benar-benar tidak terjadi," pungkas Tauhid.