Gelombang Penolakan RUU Cipta Kerja Karena Pemerintah Tertutup Susun Draf

foto : Istimewa

Pasardana.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah telah menyusun draf RUU Cipta Kerja secara tertutup, sehingga menimbulkan gelombang penolakan saat draf tersebut diserahkan ke DPR.

"Pemerintah mestinya membuka diri dalam penyusunan draft RUU. Masukan-masukan dari pihak terkait wajib dipertimbangkan," kata Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Heri mengatakan, langkah yang ditempuh pemerintah saat ini sebaiknya mengintensifkan sosialisasi ke semua kalangan agar rakyat mengetahui draft yang dibuat oleh pemerintah.

"Karena undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan dengan UUD, secara hukum batal demi hukum," tuturnya.

Menurutnya, target menjadi negara maju pada 2045 tampaknya tidak perlu dikejar lagi karena pada 10 Februari 2020 negara adidaya Amerika Serikat sudah menetapkan Indonesia sebagai negara maju.

Namun, status sebagai negara maju tidak membuat bangsa Indonesia bahagia. Sebaliknya, status tersebut menyebabkan kekhawatiran akan dipangkasnya berbagai fasilitas kemudahan perdagangan dan kredit yang selama ini dinikmati sebagai negara berkembang.

Lebih lanjut dia mengatakan, terjadinya silang pendapat antar pejabat pemerintah membuktikkan bahwa di pihak pemerintah pun banyak yang tidak tahu materi draft RUU.

"Oleh karena itu untuk menyolidkan suara pemerintah ada baiknya draft yang sudah diserahkan ke DPR-RI ditarik kembali dan kemudian dilakukan pengkajian yang mendalam antar pejabat pemerintah di kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.

"Bila semua pejabat sudah satu suara maka draft tersebut bisa dikirim kembali ke DPR-RI, untuk dibahas lebih lanjut atau tidak oleh fraksi-fraksi dan menetapkan penugasan di komisi mana, dalam bentuk apa, panja atau pansus dan atau dibahas di alat kelengkapan dewan badan legislasi," sambungnya.