Pasardana.id- Bahlil Lahadalia saat ini merangkap dua jabatan posisi Menteri, yakni sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan yang paling baru, dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan bersamaan dengan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (1/10).
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan akan menjalankan amanah rangkap jabatan tersebut.
"Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," ujar dia.
Bahlil mengakui posisi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan jabatan baru dalam Kabinet Merah Putih.
Saat ini, kata dia, fokusnya mengemban mandat yang diberikan.
Ia juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan penunjukan orang lain sebagai Menteri ESDM dan menyebut kewenangan tersebut berada di tangan presiden.
"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres (Keputusan Presiden) Bapak Presiden. Karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden, dan dilimpahkan kepada pembantu-pembantunya," terangnya.
Ia pun mengungkap alasannya dirinya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Ia menekankan dua agenda itu menjadi prioritas pemerintah di tengah dinamika geopolitik global dan dorongan penggunaan energi bersih.
Menurut dia, peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih sudah menjadi perhatian banyak negara dan penting bagi Indonesia untuk meresponsnya secara serius.
"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya (penggunaan) energi yang bersih," ujarnya.
Bahlil menyebut kebijakan hilirisasi dan komitmen transisi energi sejalan dengan program prioritas yang dilihat Presiden Prabowo, sehingga membutuhkan orkestra kebijakan yang rapi lintas kementerian/lembaga.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," jelasnya.
