Pasardana.id - Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop)
menyerahkan daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Daftar koperasi tersebut diserahkan oleh Menteri Koperasi RI, Budi Arie
Setiadi kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar didampingi oleh
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dan
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi di Kantor Kemenkop,
Jakarta, Senin (13/1).
Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, berdasar Pasal 321 UU P2SK Kementerian
Koperasi (Kemenkop) berkewajiban untuk membina koperasi yang menjalankan
usahanya secara open loop khususnya yang bergerak pada jasa keuangan untuk
melakukan sosialisasi terkait pengawasan usaha yang melibatkan OJK.
"Kami di Kementerian Koperasi telah melakukan langkah-langkah antara lain
pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang P2SK kepada gerakan koperasi dan Dinas
Koperasi seluruh Indonesia," kata MenKop Budi Arie saat rapat koordinasi
bersama OJK di kantornya.
Dengan penyerahan daftar koperasi open loop di sektor jasa keuangan ke OJK,
MenKop Budi Arie mengimbau, agar koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha
simpan pinjam segera melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola usaha koperasi
karena pengawasan usaha akan lebih intensif dan mendalam dengan melibatkan
OJK.
"Untuk melaksanakan UU P2SK lebih lanjut, kami di Kemenkop aktif berkoordinasi
dengan OJK untuk membentuk tim gabungan," ulasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Mahendra Siregar mengatakan, segera
akan memproses daftar koperasi open loop yang telah diserahkan Kementerian
Koperasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
Tentu kami sesuai dengan peraturan OJK yang sudah diterbitkan berkaitan dengan
itu akan memprosesnya lebih lanjut mulai dari perizinan dan tentu pada
gilirannya nanti pengaturan dan pengawasannya dan upaya untuk pengembangannya
tentu saja. Karena esensi dari UU P2SK adalah pengembangan dan penguatan
sektor jasa keuangan, kata Mahendra, seperti dilansir dalam siaran pers,
Selasa (14/1).
Dalam kesempatan itu, Mahendra juga menawarkan kerja sama pendampingan dan
pembinaan terhadap koperasi di Indonesia termasuk di bidang pengawasan dan
penguatan governansi.
Kami membuka diri sekiranya diperlukan melakukan pelatihan ataupun workshop,
maupun bentuk lainnya yang merupakan penyempurnaan dari kerja sama yang telah
ada saat ini antara OJK dan Kemenkop. Hal itu sangat diperlukan karena pada
akhirnya kekuatan dari perekonomian kita adalah pada entitas, apakah itu
perusahaan, apakah itu koperasi, apakah itu badan hukum lain yang pada
gilirannya akan mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan, kata Mahendra.
Dalam surat Menteri Koperasi RI Nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10
Januari 2025, telah disampaikan daftar koperasi open loop yang merupakan
hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B
ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK.
Selanjutnya, koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan
ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak
lanjut terhadap koperasi open loop tersebut dalam rangka pengembangan dan
penguatan sesuai dengan UU P2SK.
Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas
Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk
perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik.
