Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Dewan
Komisioner OJK Nomor KEP-49/D.06/2024 tanggal 3 Oktober 2024, mencabut izin
usaha PT Rindang Sejahtera Finance (PT RSF) yang beralamat di Gedung Jaya
Lantai 3, R L03-A1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta Pusat, Provinsi DKI
Jakarta, 10340.
Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT RSF sebagai perusahaan pembiayaan dengan
status Pengawasan Khusus dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki
predikat Tidak Sehat.
OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris,
dan Pemegang Saham PT RSF untuk melakukan langkah-langkah guna perbaikan
tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.
Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, PT RSF tidak
dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan dimaksud.
Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk
pencabutan izin usaha PT RSF adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri
perusahaan pembiayaan yang sehat dan terpercaya, serta melindungi konsumen.
Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT RSF dilarang melakukan
kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, antara lain:
- Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya;
- Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT RSF serta membentuk Tim Likuidasi;
- Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di internal Perusahaan; dan
- Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, PT RSF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan,
dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama
Perusahaan, sebut Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan
Komunikasi M. Ismail Riyadi seperti dilansir dalam siaran pers, Senin (07/10).
