Presiden Jokowi Bakal Cabut Larangan Ekspor CPO dan Turunannya, Ini Syaratnya

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mencabut larangan ekspor CPO, bahan baku minyak goreng, dan turunannya jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu, begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, saya akan mencabut larangan ekspor," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

Mantan Wali Kota Solo ini paham, kalau pelarangan ekspor minyak goreng tidak boleh berlangsung lama.

Pasalnya, negara membutuhkan pajak dari ekspor minyak goreng.

"Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan," sambungnya.

Namun, Presiden Jokowi menegaskan, prioritas utamanya adalah memenuhi kebutuhan rakyat.

Salah satu langkah yang tepat diambil saat ini adalah melakukan larangan ekspor CPO dan produk turunannya.

Dia mengakui bahwa larangan ekspor ini akan menimbulkan dampak negatif seperti mengurangi produksi dan tidak terserapnya hasil panen petani.

Namun, Presiden menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan dalam negeri hingga jumlahnya melimpah.

Jika melihat kapasitas produksi, Presiden Jokowi yakin kebutuhan minyak goreng dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi.

Sebab, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor jauh lebih besar ketimbang kebutuhan dalam negeri.

Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas.

"Dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada para pelaku usaha minyak sawit agar melihat larangan ekspor minyak goreng yang dikeluarkannya dengan lebih baik dan jernih.

"Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi, sudah empat bulan kelangkaan berlangsung, dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif," tutur Jokowi.