Petani Sawit Apresiasi Jokowi Setop Sementara Ekspor CPO

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah untuk menghentikan sementara ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Larangan itu akan mulai berlaku pada Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto percaya penghentian sementara ini mampu menjaga ketersediaan minyak goreng yang merata di dalam negeri dengan harga terjangkau.

"Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Darto mengaku, akibat kebijakan tersebut, mulai terjadi penurunan harga tandan buah segar (TBS).

Sejak kemarin, TBS di Sekadau, Kalbar, menurun Rp 400/kilogram. Sementara di Jambi turun Rp 500/kilogram.

Meski demikian, SPKS memberikan solusi untuk pemerintah agar penurunan harga TBS petani dapat diredam.

Menurut dia, perlu ada pencatatan di pabrik terkait identitas petani yang memasok TBS ke pabrik.

Sebab, kata Darto, peristiwa ini akan menguntungkan pabrik karena ketika situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli TBS dari petani dengan harga murah.

"Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," ucap Darto.

Solusi lain, SPKS menyarankan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program yang inovatif, misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani.

"Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk," ujar dia.

Darto mengungkapkan, masalah kenaikan harga minyak goreng ini akan selalu terjadi ke depan.

Sebab pelaku usaha minyak goreng menguasai hulu hingga hilir minyak sawit, dengan memiliki kebun hingga proses refinery minyak goreng.

Sangat disayangkan, negara tidak memiliki refinery minyak goreng, sehingga Presiden Jokowi punya PR untuk memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng, baik skala mikro maupun skala besar.

"Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri," pungkas Darto.