Ada Larangan Kebijakan Ekspor CPO, Petani Sawit Bakal Demo Pemerintah

Pasardana.id - Asosiasi Petani Sawit Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung mengatakan, aturan tersebut berdampak pada turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.

Dijelaskan, saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia, paling tidak 25 persen telah menghentikan pembelian TBS sawit petani.

Kondisi ini terjadi setelah harga TBS petani anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun, dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April 2022 lalu.

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya," ucap Manurung.

Menurutnya, semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal padahal sudah disubsidi.

Akibatnya, Presiden Jokowi mengambil kebijakan melarang ekspor CPO dan Bahan Baku minyak goreng sawit.

Sebab itu, Manurung menegaskan bahwa pihaknya bakal menggelar demonstrasi di Jakarta, hari ini, Selasa (16/5/2022).

Aksi ini tentu saja terkait dengan kebijakan larangan ekspor CPO.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Senin, (16/5) kemarin, aksi tersebut bakal dilakukan di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dengan titik aksi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Patung Kuda, untuk selanjutnya direncanakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Manurung menyebutkan, bahwa aksi tersebut bakal diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ujar Manurung.

Dia pun menambahkan, setidaknya dalam aksi yang dilakukan oleh para petani, setidaknya bakal membawa lima pesan kepada pemerintah.

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong), dan untuk menjaga jangan sampai gagal, pihaknya meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri.  

Keempat, dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik agar urusan ekspor diurus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.  

"Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)," ucapnya.