Pasardana.id - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan
Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 telah terbit.
Perpres ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha
di Indonesia.
Sementara itu, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, pemerintah
menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95% yang saat
ini masih mencapai 3,47%.
Perpres Kewirausahaan ini memberikan kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi
wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis
sebagai wirausaha, ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam
keterangan pers, di Jakarta, Minggu (23/1/2022).
Teten juga menjelaskan, kemudahan yang diberikan dalam Perpres ini di
antaranya pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi,
dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan
penjaminan, dan pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta
pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau
bahan penolong.
Insentif yang diberikan kepada wirausaha berupa pengurangan, keringanan, atau
pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, subsidi bunga pinjaman pada
kredit program pemerintah, dan fasilitas pajak penghasilan, ungkap Menkop.
Dalam upaya pemulihan karena kahar atau bencana, kementerian/ lembaga dan
pemerintah daerah (pemda) mengupayakan pemulihan wirausaha yang meliputi
restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau
bantuan bentuk lain.
Selain itu, perpres mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan
Kewirausahaan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Pelaksana Komite ini diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki,
Wakil Ketua Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Sandiaga Uno, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang
beranggotakan 20 kementerian/lembaga.
Pelaksana akan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada presiden
serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kewirausahaan
nasional, kata Menteri Teten.
Selanjutnya, komite ini akan menyusun dokumen pengembangan kewirausahaan
nasional dan rencana aksi pengembangan kewirausahaan nasional.
Lebih lanjut, Perpres juga menekankan pendanaan untuk pengembangan
kewirausahaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan nasional di daerah yang
berasal dari APBN dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), berupa DAK
fisik dan DAK nonfisik.
DAK tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas wirausaha melalui inkubasi,
peningkatan kualitas pendamping, dan perluasan akses pasar.
Seperti diketahui, Perpres ini telah resmi diberlakukan pada 3 Januari 2022
yang akan menjadi pedoman bagi K/L, pemerintah daerah, dan pemangku
kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional untuk periode
tahun 2021-2024.
