Pasardana.id - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan
alasan pemerintah lebih memilih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) ketimbang lockdown di saat pandemi Covid-19.
"Memang sempat ada perdebatan. Tetapi esensi yang terjadi dari keduanya (PPKM
dan lockdown) yakni pembatasan kegiatan ekonomi," kata Suahasil dalam
diskusi virtual, Sabtu (31/7/2021).
Menurutnya, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia
yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan
dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun
pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.
Dari sektor keuangan, juga terlihat dinamika lapisan masyarakat Indonesia. Ini
terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp 1 juta dan di atas Rp 10 juta.
Menurut Suahasil, masyarakat dengan tabungan di bawah Rp 1 juta sudah mulai
menarik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di tengah Covid-19, sedangkan
nilai tabungan di atas Rp 10 juta justru meningkat di tengah pandemi.
Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah pun menyiapkan berbagai bantuan
bagi masyarakat yang memerlukan, terutama untuk orang-orang yang hidup di
bawah garis kemiskinan, tetapi masyarakat yang memerlukan bantuan dan hidup di
atas garis kemiskinan juga perlu dibantu.
Oleh sebab itu, Suahasil menambahkan, pemerintah menyiapkan bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8
juta keluarga.
Jumlahnya lebih banyak dibanding masyarakat yang berada di garis kemiskinan
sekitar 6,5 juta keluarga. Hal itu karena pemerintah juga ingin melindungi
masyarakat yang rentan miksin.
Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga
hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan
desa itu sendiri.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah terus memikirkan bagaimana menciptakan
satu set kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisannya di
tengah pandemi.
"Negara kita bukan negara kecil, ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi yang
karakteristiknya beda-beda. Ini yang perlu kita perhatikan, setiap level
pemerintahan perlu memperhatikan dengan baik," pungkas Suahasil.
