Pasardana.id - Presiden Joko Widodo Senin (15/3) kemarin, telah memberikan
arahan kepada Menteri Perindustrian untuk mengkaji kemungkinan perluasan dan
pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor.
Arahan ini disampaikan Presiden ketika menerima Menperin dalam kaitan laporan
kunjungan kerja ke Jepang.
Formulasi perluasan dan pendalaman akan didasari oleh kenaikan tingkat
kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan local purchase , atau
hanya didasari local purchase , dan kemungkinan perubahan time frame -nya,
ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Selasa (16/3/2021).
Menperin menjelaskan, hal ini diperlukan karena ada jenis kendaraan yang
kapasitas silindernya di atas 1500 cc dan memiliki _local purchase _tinggi (di
atas 50-60%) yang belum menikmati kebijakan relaksasi ini.
Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, katanya.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda
empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam
masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
minimal 70%.
Selain itu, Pemerintah menyambut baik animo masyarakat dalam menikmati
fasilitas relaksasi ini, terbukti dengan kenaikan tingkat purchase order
sebesar 140,8% (per 12 Maret 2021) setelah ada relaksasi PPnBM kendaraan
bermotor, sebut Menperin.
Pemerintah meminta agar produsen meningkatkan utilisasi, agar bisa cepat
melayani permintaan konsumen yang jauh meningkat ini.
Kebijakan relaksasi PPnBM yang mulai berjalan sejak 1 Maret 2021 diberikan
untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di
bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan
pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan
komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam
kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%.
Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun.
Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada
Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-
Desember 2021.
