Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia telah aktif mengambil bagian
dalam Perjanjian Paris sebagai upaya untuk mencegah pemanasan global, yakni
dengan mengimplementasikan ekonomi hijau sebagai strategi transformasi ekonomi
jangka menengah dan panjang.
Menurut Menko Airlangga, perubahan iklim menjadi tantangan besar negara-negara
di dunia.
Karena itu, pemerintah mendorong pelaksanaan ekonomi hijau dalam arah
pembangunan ke depan.
"Terobosan-terobosan baru sangat diperlukan untuk bisa melakukan lompatan
dalam mencapai target SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) ini," kata
Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).
Dijelaskan Menko Airlangga, saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai
arahan kebijakan melalui pembangunan rendah karbon.
Diharapkan dengan adanya penerapan ini, dapat terus menekan emisi hingga 34
persen - 41 persen di 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan
lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu.
Airlangga menambahkan, dalam aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
atau Undang-Undang Cipta Kerja menyempurnakan berbagai regulasi yang
sebelumnya telah berlaku.
Pada sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan misalnya, UU yang disempurnakan
adalah adalah UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
"Perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan pembangunan lingkungan guna
mendukung ekonomi hijau, diwujudkan dengan membentuk Badan Pengelola Dana
Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesian Environment Fund. Lembaga ini
berperan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan
lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Menko
Airlangga.
Lebih lanjut Menko Airlangga mengungkapkan, pemberian dana ini menjadi bukti
bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pembangunan yang memperhatikan
lingkungan hidup.
"Berbagai langkah pemerintah, termasuk penerbitan UU Cipta Kerja maupun
peraturan turunannya diupayakan sepenuhnya untuk membangun Indonesia yang
lebih baik," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Ludiro menjelaskan, BPDLH mendapat hibah
dana program sebesar US$ 103 juta pada Juni lalu.
Dana tersebut dapatkan berdasarkan insentif Result Based Payment (RBP) karena
Indonesia dipandang sukses menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2014
sampai 2016 sebesar 20,25 juta ton melalui kegiatan Reducing Emission from
Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF).
Selanjutnya, Ludiro menambahkan, dana tersebut akan disalurkan secara bertahap
sesuai dengan Annual Work Plan selama tahun 2021 hingga 2025 dengan bentuk
insentif finansial atau moneter.
Ia juga berharap, melalui dana ini dapat memberikan insentif kepada pihak yang
berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.
"Dana ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang
berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya sektor kehutanan
dan mendorong setiap pihak untuk berkontribusi menurunkan emisi tersebut,"
pungkas Ludiro.
