Anggaran 2021 Turun, BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp509 Miliar

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 miliar.

Sejumlah Rp 120 miliar di antaranya untuk memfasilitasi 40 perusahaan yang akan cabut atau relokasi dari China ke Indonesia.

"Kami telah membuat surat kepada Bappenas dan Menteri Keuangan usulan tambahan kami itu tidak banyak. Untuk meng-cover 6 program tadi itu kami minta tambah Rp 509 miliar. Kecil saja," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Bahlil menilai, beban kerja tahun depan akan semakin besar imbas pandemi covid-19. Namun, anggaran kementerian dan lembaga terpaksa dipangkas demi menopang kesehatan fiskal.

Anggaran BKPM dalam pagu indikatif 2021 sebesar Rp439,5 miliar. Angka itu turun 24 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp585 miliar.

"Terjadi penurunan kurang lebih 24 persen. Di saat bersamaan, kita juga diminta untuk menaikkan realisasi investasi yang dari 2019 Rp809 triliun dan di 2020 menjadi Rp817 triliun," katanya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, anggaran yang ada, diperkirakan akan habis hanya untuk gaji karyawan dan operasional. Pagu indikatif BKPM 2021 berdasarkan satuan kerja yakni, sekretariat utama sebesar Rp257,9 miliar, dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp9,69 miliar.

Untuk Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Rp84,9 miliar yang digunakan pula untuk membiayai perwakilan BKPM di sembilan negara.

"Ini pun anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka. Jadi kalau belum ada relokasi pabrik yang datang, kita jawab ini bersama. Kalau mau cari partner kan harus negosiasi yang perlu biaya yang dikeluarkan," tambah dia.

Asal tahu saja, anggaran untuk Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tercatat sebesar Rp7,6 miliar. Menurutnya, anggaran yang minim itu akan membuat negosiasi tidak lancar. Sebab, harus ada riset mendalam untuk bisa menarik investasi dari negara lain.

Kemudian, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal hanya mendapat anggaran Rp19,4 miliar. Padahal kegiatan back office saja tidak cukup hanya dengan pelayanan perizinan usaha di seluruh kementerian/lembaga dilayani di kantor pusat saja. Belum lagi integrasinya dengan dinas di kabupaten/kota.

"Belum lagi dapat komplain OSS yang macet," tandasnya.