Jadi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia Akan Permudah Investasi di Tanah Air

Foto : istimewa

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengangkat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi.

Selain itu, Bahlil juga merangkap menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setelah resmi menjabat sebagai Menteri Investasi, Bahlil berjanji akan memudahkan proses investasi di tanah air.

Para investor tinggal datang membawa dana dan teknologi, sementara izinnya diurus negara.

Langkah tersebut perlu diambil karena investasi memiliki kontribusi sekitar 30% dalam pembentukan domestik bruto (PDB).

Investasi juga akan menjadi kunci dalam penciptaan lapangan kerja.

"Dengan posisi sekarang ini akan lebih mudah, judulnya investor datang bawa teknologi dan modal biar izin negara yang bantu, tapi yang penting serius (investasi)," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers perubahan status BKPM menjadi Kementerian Investasi/BKPM secara virtual, Rabu (28/4/2021).

Dengan menjadi Kementerian, menurut Bahlil Lahadalia, instansi yang dipimpinnya pun akan mengurus setiap permohonan investasi yang masuk ke tanah air, baik ke pelaku usaha kecil, besar, dalam negeri, maupun luar negeri.

Bahkan proses investasi pun akan disebar secara merata.

"Kita harus dorong investasi di Jawa dan luar Jawa. Ini dalam rangka memenuhi apa yang sudah dilakukan 5 tahun lalu dalam pembangunan infrastruktur," ujarnya.

"Kedua, bagaimana perpaduan antara pengusaha besar, pengusaha kecil dan UMKM, asing dan pengusaha nasional dan bapak presiden memerintahkan kepada kami untuk mengurus semuanya. Tidak boleh hanya negara tertentu atau satu daerah tertentu saja," sambung Bahlil.

Untuk mempercepat realisasi investasi tanah air, dikatakan Bahlil, dalam waktu dekat dirinya akan mempercepat perubahan organisasi dan pembangunan sistem perizinan OSS yang pertengahan tahun 2021 ini sudah siap dioperasikan.

"Kami akan membangun beberapa bagian, bahwa percepatan pengurusan perizinan itu mutlak, karena menahan izin sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi, karena menahan izin sama dengan menahan penciptaan lapangan kerja, sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara dan EODB kita akan tidak mengalami perbaikan," tuturnya.