Pengamat Nilai Tax Amnesty Jilid II Berpotensi Ubah Perilaku Wajib Pajak

Foto : Istimewa

Pasardana.id - Pemerintah diminta berhati-hati adanya perubahan perilaku wajib pajak (WP), jika ingin kembali menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya, hal ini akan memunculkan risiko moral (moral hazard), di mana WP yang tadinya patuh berpotensi menjadi tidak patuh.

"Secara esensi harus hati-hati dengan adanya perubahan perilaku. Kalau kita lakukan tax amnesty II, berarti bagaimana dengan mereka yang ikut tax amnesty I, itu harus dipikirkan mereka yang berupaya patuh (pajak)," ucap Direktur Riset Center Of Reform On Economics (CorePiter Abdullah Redjalam dalam Kongkow Bisnis PAS FM di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Piter menambahkan tax amnesty dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Bukan memberikan keringanan WP yang pada dasarnya tidak patuh. Saat tax amnesty kembali dilakukan akan membuat WP yang tidak patuh akan bertambah tidak patuh. Lebih parahnya lagi, WP yang sudah patuh, ada kemungkinan untuk menjadi tidak patuh.

Padahal, aturan dasar dalam tax amnesty jilid I tertuang adanya ancaman hukuman yang diberikan oleh pemerintah jika WP tidak patuh. Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah terhadap WP yang selama ini tidak patuh dan bahkan tidak ikut tax amnesty jilid I.

"Karena akan memunculkan moral hazard. Kalau ada tax amnesty jilid II bisa dong ada tax amnesty jilid III. Berarti apa yang terjadi? Mereka bisa berubah perilaku. Tadinya disiplin menjadi 'ah ngapain disiplin'," jelasnya.

Masih dalam dasar aturan tax amnesty jilid I, ungkap Piter, pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Hal ini diyakini dibuat agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku tersebut.

"Teorinya only once in your life. Agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku itu," tegasnya.

Piter menambahkan jika pemerintah memang ingin melakukan pengampunan pajak harus ada jeda yang cukup lama, untuk ukuran sebuah usaha. Biasanya, suatu unit usaha hanya akan hidup setidaknya sampai 30 tahun.

"Seumur hidupnya sebuah usaha itu paling tidak 30 tahun lah. Jadi setidaknya, kalau mau diadakan tax amnesty lagi, pemerintah tunggu lah sampai 30 tahunan lagi. Jangan mengekor begini," pungkasnya.

Oleh karenanya, pemerintah boleh saja kembali menggelar tax amnesty jilid II. Namun, program ini bukan menjadi satu-satunya alasan pemerintah dalam rangka mendongrak penerimaan negara.

"Kalau dilakukan tax amnesty, katakan dapat Rp100 triliun, anggaran tidak akan cukup juga. Dampak jangka panjangnya, bisa berdampak panjang dengan negatif. Saya kira ini perlu dipertimbangkan saat tax amnesty II," tandasnya.