Hati-Hati! 11 Perusahaan Ini Sudah Ditutup Satgas Waspada Investasi

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali melakukan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dilakukan 11 entitas.

Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha sebelasentitassejak tanggal 18 Juli 2017. Entitas yang dihentikan kegiatannyaadalah:

  1. PT Akmal Azriel Bersaudara;
  2. PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel;
  3. PT Konter Kita Satria;
  4. PT Maestro Digital Komunikasi;
  5. PT Global Mitra Group;
  6. PT UnionfamAzaria Berjaya/AzariaAmazing Store;
  7. 4Jovem/PT Pansaky Berdikari Bersama;
  8. Car Club Indonesia/PT Carklub Pratama Indonesia;
  9. Koperasi Budaya Karyawan Bank Bumi Daya Cabang Pekanbaru;
  10. PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious Forex Index Commodity/F3/FFM; dan
  11. PT CMI Futures,

“Maraknya penawaran investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sudah mengkhawatirkan. Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Satgas Waspada Investasi telah mengundang sebelas entitas tersebut untuk menjelaskan legalitas dan kegiatan usahanya. Entitas yang hadir adalah PT Akmal Azriel Bersaudara, PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel, PT Konter Kita Satria, PT Maestro Digital Komunikasi, PT Global Mitra Group, PT UnionfamAzaria Berjaya/AzariaAmazing Store, 4Jovem/PT Pansaky Berdikari Bersama, Car Club Indonesia/PT Carklub Pratama Indonesia.

Entitas tersebut telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menghentikan kegiatannya sejak tanggal 18 Juli 2017. Entitas lainnya tidak hadir, namun kegiatannya dihentikan karena diduga melanggar ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.