Semua Merugi Akibat Pelaporan Transaksi Kartu Kredit

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Masyarakat diperkirakan akan kembali menggunakan banyak transaksi tunai setelah penutupan kartu kredit. Kejadian ini dinilai akan berpengaruh bagi perbankan.

"Informasi yang transparan dari Ditjen Pajak mungkin akan menghilangkan dampak negatif ini," kata Steve Marta, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) di Jakarta, baru-baru ini.

Ditjen Pajak diminta terbuka siapa saja yang akan diketahui data-data pajaknya. Apakah ini hanya perorangan, merchant, atau perusahaan.

"Mereka nggak pernah ngomong, kita hanya menebak-nebak saja," ujarnya.

Penggunaan kartu kredit bukan sebagai gaya hidup lagi, tapi ini kebutuhan sehari-hari. Belanja di supermarket saja memakai kartu kredit.

"Jika transaksi keuangan berubah dari elektronik ke tunai, maka ini akan menyusahkan masyarakat dan kinerja industri perbankan menurun," jelasnya.

Pemerintah juga akan merasakan dampak ini berupa kenaikan pencetakan uang. Padahal, biaya mahal.

"Maintain-nya juga mahal," tukasnya.

Sementara itu, data AKKI menyebutkan sebanyak 16,9 juta kartu kredit beredar di Indonesia. Jumlah ini dipegang 8 juta orang atau 2,5 kartu.

"Sebanyak 70 persen penggunanya adalah karyawan, saat gajian langsung dipotong pajak SPT oleh perusahaan tempat bekerja," jelasnya.

Para karyawan ini diperkirakan resah dengan aturan penyampaian data transaksi pemegang kartu kredit oleh bank. Karena, transaksi mereka dicurigai oleh Ditjen Pajak.

"Karyawan melakukan kegiatan luar negeri menggunakan kartu," ucapnya.

Padahal, transaksi ini tidak menggambarkan 100% pengeluarannya. Itu sudah disampaikan ke Ditjen Pajak.

"Dari awal bilang sebagai pengganti uang tunai, supaya aman," pungkasnya.