5 Isu Jadi Ganjalan Pembahasan RUU Tax Amnesty. Apa Saja?

foto : istimewa

Pasardana.id - Ada lima isu yang menjadi ganjalan pengesahan RUU Tax Amnesty, yang kini sedang dibahas oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen, yang akhirnya molor dan akan dilanjutkan pekan depan.

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty mengungkapkan kelima isu tersebut adalah; Pengertian pengampunan pajak; Besaran tarif tebusan; Tata cara permohanan tax amnesty; Konsekuensi dikabulkannya tax amnesty berupa fasilitas dan sanksi, serta Perlakuan terhadap aset hasil repatriasi.

"Kelima hal itu akan dibahas langsung. Jadi Senin, Selasa, Rabu (minggu depan) clustering," ujarnya, di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Kendati demikian, Panja mempertimbangkan target pemerintah yang ingin mengimplementasikan per Juli hingga akhir tahun 2016 ini.

"Pokoknya implementasinya itu nanti pas enam bulan," ujarnya.

Terkait isu besaran tarif tebusan, belum lama ini, Pemerintah kembali mengubah usulan tarif uang tebusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pidana Pajak. 

Dalam usulan terbarunya, pemerintah menaikkan batas terendah tarif uang tebusan menjadi dua persen dari sebelumnya 1 persen karena mempertimbangkan periode pelaksanaan amnesti pajak yang kemungkinan maksimal hanya enam bulan.

"Usulan (tarif tebusannya) 2 persen, 4 persen, 3 persen, dan 6 persen," tutur Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, belum lama ini.