Kepala BKPM : Kepada Bank Dunia, Bakal Dipaparkan Hasil Deregulasi Terkait Kemudahan Berusaha

Pasardana.id - Dalam waktu dekat, delegasi Indonesia rencananya akan berkunjung ke kantor pusat Bank Dunia.

Kunjungan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani yang menjadi salah satu bagian dari delegasi tersebut mengungkapkan, pihaknya akan memaparkan berbagai proses deregulasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

"Dua topik utama yang akan disampaikan adalah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kemudian perbaikan dalam upaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha terkait 10 indikator utama dan implementasinya," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/5/2016).

Dijelaskan, dari sisi reformasi yang telah dilakukan pemerintah telah merombak dan melakukan penyederhanaan perizinan. 

"Mulai dari pelaksanaan sistem online, pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, layanan izin investasi tiga jam serta kemudahan investasi langsung konstruksi. Layanan izin investasi tiga jam memangkas proses yang membutuhkan waktu 23 hari kini hanya membutuhkan waktu tiga jam," jelasnya.

Lebih lanjut Franky menjelaskan, dari sisi perbaikan kemudahan berusaha pemerintah telah melakukan berbagai hal dan telah memulai hasilnya.

Ia memberi contoh, untuk indikator memulai usaha, telah dilakukan simplifikasi dari 13 prosedur menjadi 5 prosedur, waktu proses yang dilakukan juga dikurangi dari 48 hari menjadi 5 hari.  

"Kemudian biaya yang diperlukan juga dikurangi dari Rp5,7 juta atau sekitar 410 dolar AS menjadi Rp1,2 juta atau sekitar 86 dolar AS," katanya.

Franky juga mengemukakan bahwa pemerintah juga telah menghapus batasan minimum penanaman modal sebesar Rp50 juta.

"Sebagai tambahan, jaminan sosial dan kesehatan juga dipermudah dengan proses online," lanjutnya.

Franky juga menyebutkan, bahwa delegasi dijadwalkan bertemu dengan 13 perwakilan perusahaan Amerika Serikat di Washington DC, yang berminat menanamkan modal di Indonesia.

"Ke-13 investor itu di antaranya bidang industri migas, industri logam, industri farmasi, industri pertambangan, industri botol dari kaca, industri otomotif, industri pengolahan data, industri pertahanan dan perbankan," katanya.

Menurut Franky, pertemuan dengan perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang potensial tersebut merupakan permintaan dari pihak investor terkait. 

"Ini menunjukkan bahwa minat investasi dari Amerika Serikat sebenarnya cukup besar. Dari data FDI market outward investment mereka terbesar di dunia," jelasnya.

Tetapi, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia masih belum menunjukkan potensi tersebut.

BKPM mencatat, pada triwulan pertama 2016, realisasi investasi AS yang masuk sebesar 10 juta dolar AS, menempatkannya di peringkat 21 negara asal investasi.

Selain Franky, rombongan delegasi Indonesia yang berkunjung ke kantor pusat Bank Dunia itu yakni Hakim Agung MA Syamsul Maarif, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eko Rizanoordibyo, Kepala Divisi Komersial PLN Benny Marbun.

Delegasi rencananya akan diterima oleh Direktur Grup Indikator Global Bank Dunia Augusto Lopez Claros beserta tim survei Doing Business.