See More
30 Juli 2026, 19:11

30 Juli 2026, 18:26

30 Juli 2026, 17:57

30 Juli 2026, 17:39
30 Juli 2026, 17:17

30 Juli 2026, 16:35
zulhas|pengadaan kipas angin|KopDes Merah Putih|Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)|BPK
Oleh: Ronal

Foto : istimewa
Pasardana.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau kerap disapa Zulhas angkat bicara terkait soal isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih dengan anggaran Rp 1,8 triliun yang sempat disorot dalam rapat Komisi VI DPR.
Kata Zulhas, seluruh alokasi anggaran proyek KDMP dilakukan secara transparan dan bakal diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. InsyaAllah kita lakukan dengan transparan dan terbuka," tegasnya, saat rapat koordinasi KDMP di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7).
Saat ditanya terkait pengadaan kipas angin, Zulhas menyebut kalau informasi yang beredar tersebut tidak benar.
Dia bilang, tak ada alokasi anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin dalam program KopDes Merah Putih.
"Sudah berkali-kali dijelaskan tidak ada satu koma, satu koma, Rp 1,8 (triliun)," ujar Zulhas.
Dirinya menjelaskan, bahwa pembangunan KDMP memerlukan anggaran Rp 4 juta per meter persegi.
Adapun setiap unit KDMP dibangun seluas 600 meter persegi atau 20x30 meter.
Dia menegaskan, pembiayaan KDMP dilakukan secara lump sum atau metode pembayaran dana dalam jumlah tetap yang dilakukan sekaligus dalam satu kali transaksi, tanpa dicicil atau dihitung berdasarkan rincian pengeluaran riil di lapangan.
"Jadi begini, itu yang dibangun kan 600 meter. Menurut PU itu kan Rp 4 juta per meter. Kalau Rp 4 juta kali 600 meter, Rp 2,4 miliar,” ucapnya.
Namun, sambung Zulhas, melalui keterlibatan TNI dalam proses pembangunannya, biaya tersebut dapat ditekan menjadi rata-rata sekitar Rp 1,6 miliar.
“Tapi dengan TNI itu bisa ditekan menjadi Rp 1,6 miliar. Jadi ada yang di bawah Rp 1,6 miliar, ada juga yang di atas Rp 1,6 miliar. Tapi rata-rata Rp 1,6 miliar," ujarnya.
Selain pembangunan gedung, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kendaraan operasional koperasi dengan nilai sekitar Rp 1,1 miliar.
"Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4, itu Rp 1,1 (miliar) kira-kira ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah Rp 2,7 miliar. Jadi gampang sekali hitungnya, dan ada Rp 300 juta sisanya," tukas Zulhas.