Pasardana.id - Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas, Sarwo Edhy, telah mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Komisi IV DPR RI, sebesar Rp 16 triliun.
Tambahan dana tersebut rencananya akan digunakan untuk program bantuan pangan hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita itu anggaran regulernya hanya Rp 161 miliar, itu termasuk gaji dan kegiatan-kegiatan di badan pangan. Oleh karena itu, kita mengusulkan anggaran sekitar Rp 16 triliun itu untuk program bantuan pangan di 2027, untuk program SPHP,” ucapnya kepada awak media seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (19/8).
Sarwo pun menjelaskan, kalau dalam program SPHP yang akan dilaksanakan pada tahun depan (2027), nanti mencakup SPHP beras, jagung, hingga kedelai.
Meskipun sebetulnya belum ada kesepakatan kuota pelaksanaan 2027 dari program SPHP masing-masing komoditas tersebut.
Disampaikan Sarwo, selain untuk bantuan pangan beras, akan ada kegiatan Bapanas pada 2027 terkait penganekaragaman pangan melalui program Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
“Kemudian juga di sana ada kegiatan untuk pengendalian daerah-daerah rawan pangan. Kemudian juga ada untuk pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat,” ungkapnya.
Kata Sarwo, usulan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk 2027 ini lebih rendah dibandingkan anggaran bantuan pangan pada 2026 yang mencapai sekitar Rp17 triliun.
"Itu anggarannya Rp17 triliun untuk 2026. Untuk 2027 berdasarkan data yang ada, itu penerima manfaatnya berkurang. Artinya ada perbaikan ekonomi," ungkap Sarwo.
Pada 2026, bantuan pangan diberikan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.
Adapun untuk 2027, Bapanas memperkirakan jumlah penerima bantuan akan berkurang.
Hal tersebut dikaitkan dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 4.
"Untuk 2027 berdasarkan data yang ada, itu penerima manfaatnya berkurang. Artinya ada perbaikan ekonomi ya dari desil 1 sampai desil 4, mungkin naik ke menjadi desil 5 dan seterusnya gitu, sehingga anggaran yang kita usulkan itu sekitar Rp16 triliun," ujar Sarwo.
Hanya saja, Bapanas belum mengetahui secara pasti jumlah KPM yang akan menerima bantuan pangan pada 2027.
Sarwo mengatakan, pihaknya masih menunggu data dari Kementerian Sosial.
“(Jumlah) KPM-nya itu kita secara ini belum dapat data dari Kementerian Sosial. Hanya diinformasikan itu,” terangnya.
Lebih lanjut, usulan tambahan anggaran sekitar Rp16 triliun tersebut telah dibahas bersama DPR.
Sarwo mengungkapkan, DPR pada prinsipnya menyetujui usulan tersebut, tetapi meminta Bapanas menyampaikan rincian penggunaannya.
"Tanggapan DPR secara prinsip setuju ya, hanya saja beliau minta rinciannya untuk bantuan pangan berapa, beras SPHP berapa, jagung SPHP berapa, kedelai SPHP berapa, untuk gerakan pangan murah berapa," ucap Sarwo.
