Pasardana.id - Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya OJK terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional. Pengawasan kita harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan ke-81 RI, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/8).
Sementara untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Friderica mengatakan bahwa OJK harus terus memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).
Selain itu, keadilan juga berarti memastikan pelaku UMKM; perempuan; generasi muda; serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Sedangkan, untuk mendorong Indonesia yang makmur, sektor jasa keuangan harus menjadi penggerak kegiatan produktif: menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepercayaan Negara
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan tugas dan kepercayaan yang semakin besar yang diberikan negara kepada OJK, seperti yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, yang memberikan kepercayaan dan amanah strategis yang semakin besar bagi OJK untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga,” kata Friderica.
Seperti disampaikan Presiden, tiga amanah strategis kepada OJK adalah: 1) Membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) 2) Reformasi Pasar Modal 3) Memperkuat Ekosistem Pasar Karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Menurut Friderica, dalam menjalankan amanah mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK memiliki tanggung jawab membangun pasar yang kredibel, transparan, berintegritas, serta mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.
“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang Mineral dan Komoditas Strategis, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Sedangkan kebijakan Reformasi Pasar Modal yang telah dijalankan OJK sejak awal tahun ini merupakan salah satu fondasi pembiayaan pembangunan nasional.
Sehingga agenda reformasi pasar modal, termasuk penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek, harus menjadi momentum untuk membangun pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya.
Sementara penguatan ekosistem Pasar Karbon melalui SRUK merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terhubung dengan pasar global.
OJK harus memastikan sektor jasa keuangan menjadi enabler yang mempercepat pembiayaan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI diikuti semua pegawai di Jakarta dan juga digelar serentak di 39 Kantor OJK di seluruh Indonesia.
