See More
30 Juli 2026, 19:11

30 Juli 2026, 18:26

30 Juli 2026, 17:57

30 Juli 2026, 17:39
30 Juli 2026, 17:17

30 Juli 2026, 16:35
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)|Destry Damayanti|Pjs Gubernur Bank Indonesia|Presiden Prabowo Subianto
Oleh: Ronal

Foto : istimewa
Pasardana.id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berkomitmen akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Hal tersebut diungkap Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, usai menggelar rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (27/7) sore.
Destry memastikan, KSSK berkomitmen mendukung segala kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
"Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan," ucap Destry.
Ia juga turut menyampaikan dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah.
Menurut dia, koordinasi antarotoritas akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.
"Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan," ujar Destry.
Dalam kesempatan yang sama, Destry menegaskan, arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama.
Untuk menjaga hal tersebut, sambung dia, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.
"Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF (domestic non-deliverable forward), ataupun NDF (non-deliverable forward). Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami," kata Destry.
Selain menjaga stabilitas, kata dia, BI juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing.
Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan, BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.
"Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia," tutur Destry.