Pasardana.id – Lantaran ada dugaan praktik bisnis yang tak adil, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak)) ke salah satu perusahaan baja asal China yang berlokasi di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.
Menurut penilaian Menkeu Purbaya, ada transaksi yang dilakukan perusahaan berbasis tunai (cash based) yang dianggapnya mengakali pajak.
Menurut Menkeu, ada kecurangan yang berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga bea masuk untuk impor.
"Sehingga bayar pajaknya turun, impornya juga turun, PPN-nya juga turun, PPH-nya juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu tidak terjadi," ujarnya dalam keterangan video, Kamis (25/6).
Lewat sidaknya tersebut, Menkeu pun meminta pengusaha China untuk memberikan dokumen pendukung agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa melihat apa yang mereka kerjakan.
Lebih lanjut Purbaya menegaskan, bahwa hal itu dilakukan bukan untuk membunuh perusahaan.
Ia hanya ingin agar pengusaha China tersebut melakukan bisnis yang adil.
"Sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia," katanya.
Sementara itu, dari temuan dalam sidak tersebut terungkap kalau perusahaan baja China itu memiliki angka penjualan hampir Rp 10 triliun.
Namun pajak yang mereka bayar dianggap terlalu kecil dengan angka di bawah Rp 20 miliar.
"Terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Kita pastikan itu enggak terjadi, atau mereka harus menjalankan bisnis sesuai dengan aturan," terang Menkeu.
Menkeu juga ingin memastikan bahwa sidak terhadap pabrik baja China itu akan patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.
"Saya katakan ke mereka juga, tolong sampaikan ke teman-teman mereka yang dari China juga bahwa tujuan kita adalah memastikan mereka berbisnis di sini dengan baik. Saya akan datangi lagi nanti beberapa perusahaan sesuai dengan data yang ada di saya," ujar Menkeu.
Ia pun menargetkan, kalau dugaan manipulasi pajak perusahaan baja China itu akan selesai dalam waktu seminggu.
Menkeu juga mengklaim pemilik pabrik sudah melakukan semuanya sesuai peraturan.
"Saya tanya orang pajak saya, berapa lama anda bisa beresin ini? Mereka bilang kasih satu bulan, saya bilang kelamaan. Seminggu dua minggu lah beresin. Tapi kalau pihak perusahaan sih siap untuk menyerahkan data yang diminta. Pimpinan perusahaan tadi bilang bahwa mereka sudah melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi kan saya enggak tahu benar apa enggak atau omongannya dia. Tapi kalau data indikasi awal kelihatan sekali, pajaknya terlalu kecil dibanding volume perdagangannya," bebernya.
