Terikat Kontrak Politik Prabowo, Bakom Sebut Program MBG Tak Bisa Dihentikan

Pasardana.id - Presiden Prabowo Subianto harus tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena hal tersebut merupakan bagian dari mandat yang diberikan rakyat melalui proses demokrasi.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Menurut dia, Presiden Prabowo telah menjanjikan program MBG tersebut saat menyampaikan visi, misi, dan program prioritas kepada masyarakat sejak masa kampanye Pilpres 2024.

Menurut Qodari, kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden mencerminkan dukungan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan, termasuk program MBG ini.

"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," kata Qodari, dikutip dari Antara, Rabu (17/6).

Disampaikan Qodari, program MBG dilandasi tujuan untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dialami sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi tumbuh kembang generasi muda apabila tidak ditangani dengan baik.

Ia menilai, meski pelaksanaannya kerap menghadapi tantangan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Qodari bilang, pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan guna memperbaiki pelaksanaan program. Komitmen perbaikan tata kelola juga terus dilakukan agar MBG berjalan lebih efektif.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," jelas Qodari.

Ia pun menambahkan, berbagai program kerja Presiden Prabowo dirancang sebagai Solusi atas beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu contohnya adalah upaya menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis serta meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu.

Pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui program sekolah rakyat (SR). Menurut Qodari, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa sekaligus upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan selama masa jabatannya.

"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tukasnya.