Pasardana.id - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menanggapi
isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan akibat kebijakan
efisiensi anggaran pemerintah..
Menpar menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) terkait dampak kebijakan ini.
Dirinya juga menjabarkan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil pemerintah
untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan PHRI, memang ada dampak tapi kami rasa itu
akan sementara. Kalau pembicaraan kami sih belum ada rencana PHK, nanti kami
akan klarifikasi lagi dengan mereka," ujar Menpar kepada wartawan di Jakarta,
Kamis (27/2/2025) kemarin sore.
Menpar bilang, pemerintah akan terus memantau situasi ini. Meskipun ada dampak
dari efisiensi anggaran, pemerintah optimistis sektor pariwisata akan tetap
bertahan dan beradaptasi.
"Tunggu pengumumannya, sebentar lagi akan diumumkan," ujarnya lagi.
Beberapa waktu lalu, Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi menyatakan,
banyak kementerian dan perangkat daerah membatalkan pesanan hotel serta
restoran sejak Januari 2025.
Pembatalan tersebut merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan
pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak besar pada industri perhotelan.
"Hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen
dari jumlah karyawan sekarang," kata Dodi.
Dia pun menambahkan tingkat keterisian (okupansi) hotel idealnya berada di
level 50 persen agar operasional tetap berjalan stabil.
Namun, sejak awal 2025, okupansi rata-rata hanya 35 persen, membuat kondisi
semakin sulit.
Dan menurut dia, jika situasi ini terus berlanjut, ancaman PHK akan semakin
nyata.
"Multi efeknya bukan di hotel saja, karyawan di subkontraktor di hotel-hotel
juga sama," ujarnya.
Untuk itu, Dodi meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi
anggaran agar dampaknya tidak semakin luas.
