Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening
pada Bank Umum sebagai langkah strategis untuk mendorong standarisasi dan
penguatan tata kelola pengelolaan rekening di sektor Perbankan.
Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan
memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua
nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan, kata Kepala
Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis,
Rabu (19/11).
Berdasarkan POJK ini, lanjut Dian, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur
serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening.
Bank juga perlu memastikan bahwa nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan
penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan
jaringan digital.
Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap
sektor perbankan nasional.
Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi
perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi
nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.
Dalam melakukan pengelolaan rekening, bank perlu membagi klasifikasi rekening
menjadi tiga, yaitu:
1.Rekening aktif yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan,
atau pengecekan saldo.
2.Rekening tidak aktif yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan,
penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari.
3.Rekening dormant yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan,
penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1.800 hari.
Dalam POJK ini diatur secara lebih seimbang terkait hak nasabah dan bank dalam
membuka dan mengelola rekening.
Nasabah juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, memperbarui data,
serta memiliki itikad baik dalam hubungan dengan bank.
Bank akan menampilkan status rekening nasabah dalam kanal digital dan fisik
yang menjadi media komunikasi dengan nasabah. Selain itu, dalam ketentuan ini
diatur bahwa bank harus:
1.Memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening nasabah, mencakup:
penetapan kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi
kepada nasabah, serta pembebanan biaya administrasi dan bunga;
2.Memiliki sistem yang dapat melakukan flagging rekening. Bank juga
menyediakan fitur pengaktifan kembali atau penutupan rekening melalui kanal
yang tersedia;
3.Melakukan pelindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah melalui penerapan
prinsip pelindungan konsumen, APU PPT PPPSPM, strategi anti fraud, dan
manajemen risiko dalam setiap aspek pengelolaan rekening termasuk pengawasan
yang lebih ketat pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah
penyalahgunaan rekening.
