Bahlil Sebut RUU Migas Hampir Selesai Tinggal Tunggu DPR
Oleh: Ronal
Foto : istimewa
Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menginformasikan progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) telah mendekati tahap akhir.
Kata Bahlil, terkait dengan kelanjutan pembahasannya bersama DPR RI, pihak pemerintah masih menunggu berakhirnya masa reses para anggota dewan.
"RUU Migas sudah hampir selesai. InsyaAllah sudah di atas 90 persen. Sekarang kan DPR juga masih reses,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/10) malam.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah berjalan intensif untuk merampungkan poin-poin krusial.
Ditargetkan dokumen DIM RUU Migas rampung dan diserahkan pada akhir Oktober 2026., untuk selanjutnya diserahkan ke DPR RI.
Salah satu poin paling krusial dalam revisi UU Migas ini adalah amanat pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Ditegaskan Bahlil, bahwa Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dipastikan masuk dalam payung hukum tersebut, meski rincian struktur dan operasinya akan diatur lewat aturan turunan.
"Undang-undang itu menyatakan BUK nantinya. Namanya apa, tidak semua hal kita tentukan di undang-undang. Ada Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunannya," jelas Bahlil di Jakarta, Jumat (16/10) lalu.
Lembaga baru BUK Migas ini direncanakan berada langsung di bawah Presiden. Hal tersebut gunana memangkas birokrasi perizinan lintas sektor yang selama ini menghambat investasi dan target peningkatan lifting minyak nasional.
BUK Migas, selain untuk menyederhanakan rantai birokrasi juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam bernegosiasi dengan investor swasta, baik terkait mekanisme cost recovery maupun skema bagi hasil kerja sama migas.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan koordinasi intensif antar-kementerian terus digenjot agar regulasi inisiatif DPR ini dapat segera dibahas usai masa reses dan ditargetkan sah sebelum akhir tahun 2026.
