Pasardana.id Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih memiliki sisa
pembayaran utang sebesar Rp 2,2 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk
(IDX: ADHI).
Utang tersebut untuk pembangunan LRT Jabodebek.
Dalam media briefing pada Selasa (30/9), Direktur Jenderal Perkeretaapian
(DJKA) Kemenhub, Allan Tandiono mengatakan, Kemenhub bersama PT KAI (Persero),
hingga saat ini masih menunggu skema pembayaran utang dari Kementerian
Keuangan.
"Terkait pembayaran proyek, sebetulnya itu kan memang pekerjaan yang telah
dilakukan oleh kontraktor Adhi Karya dan KAI perlu bayar. Jadi Kementerian
Perhubungan maupun KAI saat ini menunggu ya, dari Kementerian Keuangan terkait
skema pembayarannya seperti apa," bebernya.
Ditambahkan Allan, sebelum pelunasan utang, akan dilakukan verifikasi terlebih
dahulu. Dengan begitu, jumlah utang yang dibayarkan sesuai nilai
pengerjaannya.
Nanti juga perlu diverifikasi terkait pembayarannya, ujar Allan.
Sebelumnya, sisa utang pemerintah untuk pembangunan LRT sebesar Rp 2,2 T
pertama kali dibahas oleh Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi.
Ia mengatakan, pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh
KAI.
Entus menambahkan, pihaknya masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka
komersial pembayaran utang tersebut.
Menurut dia, pelunasan piutang pemerintah ini dapat membantu perseroan
menyelesaikan sejumlah kewajiban.
