Pasardana.id - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)
tahun 2024 yang baru-baru ini dirilis OJK dan BPS menunjukkan, indeks literasi
keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan
sebesar 75,02%.
SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.
Hasil yang diperoleh menunjukkan, indeks literasi keuangan syariah penduduk
Indonesia sebesar 39,11%.
Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.
Disinyalir, masih rendahnya indeks literasi keuangan menjadi salah satu faktor
yang bikin pinjol ilegal makin marak.
Indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43%, artinya dari 100 orang usia
15-79 tahun, terdapat 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (Well
Literate) yang memiliki aspek pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap dan
perilaku. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tersebut seringkali
dikalahkan dengan perilaku serba instan dan greedy dari masyarakat serta
kemudahan akses di era digital, jelas Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala
Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan
Pelindungan Konsumen (PEPK) menanggapi kondisi tersebut, seperti dilansir
dalam keterangan tertulis, Rabu (07/8).
Oleh karena itu, lanjutnya, upaya pemberantasan entitas keuangan illegal harus
dilakukan secara kolaboratif.
Tidak hanya penguatan literasi atau pemahaman keuangan, tetapi juga penguatan
regulasi dan penegakan hukum, ujar Friderica.
Lebih rinci, Friderica membeberkan upaya yang telah dilakukan OJK, dalam
rangka meningkatkan indeks literasi dan edukasi keuangan di masyarakat, antara
lain;
Dari sisi edukasi, masyarakat harus paham tentang prisinp 2L, yaitu Logis
(bunga/deviden wajar) dan Legal (berizin OJK), termasuk memahami pentingnya
tidak memberikan data identitas pribadi atau akses seluler selain yang
diperbolehkan ketentuan, yaitu CAMILAN (Camera, Microphone dan Location).
Dari sisi regulasi, UU P2SK memberikan angin segar tentang upaya pemberantasan
aktivitas keuangan ilegal, yaitu melalui norma hukum, amanat pembentukan
Satuan Tugas, dan sanksi pidana, yaitu pidana penjara 5 - 10 tahun dan pidana
denda 1 Milyar - 1 Triliun rupiah.
Sedangkan dari sisi penegakan hukum, OJK terus mendorong mekanisme penegakan
hukum melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas
Pasti), termasuk mendorong pembentukan Anti Scam Centre.
Adapun program-program OJK dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, antara
lain; satu rekening satu pelajar (KEJAR), mendorong percepatan akses keuangan
di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan
Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Ekosistem
Keuangan Inklusif di perdesaan, perluasan agen laku pandai dan beberapa
program lainnya.
