Pasardana.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
menegaskan, bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan
kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online.
Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain; memerintahkan bank untuk memblokir
lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi
online; meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang
terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut
sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK; Kemudian, jika dari
hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online,
perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk
melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).
Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan
program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).
OJK terus memantau upaya Perbankan untuk merespons tantangan dalam
pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan
PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir
terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan
penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi
termasuk judi online.
Selanjutnya, perbankan juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir
pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan
menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi
praktek jual beli rekening, menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat
menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada
transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000, melakukan web
crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online,
serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.
Lebih lanjut disebutkan, OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh
tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama
dengan perbankan dan pihak terkait.
OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyrakat.
Selanjutnya, OJK juga telah melakukan koordinasi dengan para pimpinan
perbankan untuk menekankan komitmen manajemen dalam melakukan pemberantasan
judi online baik secara internal dan eksternal.
Penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak
Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan
Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.
OJK sebagai bagian dari Satgas Perjudian Daring akan terus berkoordinasi
dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan Kementerian/Lembaga lain termasuk
untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam
rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
