Pasardana.id – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 triliun untuk pendanaan dalam rangka memperjelas status ribuan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tersebut disiapkan secara langsung oleh pemerintah guna mendukung kebutuhan skema pengalihan guru berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi pegawai pemerintah pusat.
"Untuk PPPK paruh waktu yang menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya Rp 31 triliun. Itu sudah disiapkan," ujarnya usai Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8).
Menkeu pun memastikan bahwa anggaran tersebut telah dipersiapkan dengan matang sehingga tidak akan mengganggu postur fiskal negara.
Ditegaskan Bendahara Negara, kebijakan pendanaan ini tidak akan mengubah target defisit RAPBN 2027.
Ia menambahkan, pengamanan anggaran dilakukan agar program peralihan kepegawaian tetap sejalan dengan koridor fiskal yang telah disepakati.
Diketahui, defisit RAPBN 2027 dipatok pada level 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan desain anggaran yang spesifik, ruang fiskal untuk program lain disebut tetap terjaga.
Meski demikian, perubahan status kepegawaian tidak dilakukan sekaligus.
Pemerintah menyiapkan tahapan eksekusi secara bergelombang agar proses berjalan terkendali dan tepat sasaran.
Pada sebagian kelompok, proses ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu tahun.
Sementara itu, sisanya diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
"Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan, tapi kita sudah amankan anggarannya," ujar Menkeu.
