Pasardana.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
mengungkapkan, Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) UMKM saat ini dalam tahap
analisis hasil penerimaan masukan dan tanggapan terhadap draf RPOJK dari
stakeholder dan masyarakat.
Ada beberapa hal diatur dalam rancangan ketentuan ini mengenai penyusunan
skema khusus untuk penyaluran/pembiayaan kepada UMKM, pemanfaatan dukungan
perangkat penilaian kredit (credit scoring), serta evaluasi berkala terhadap
suku bunga kredit/marjin pembiayaan UMKM, jelas Dian, seperti dilansir dalam
keterangan tertulis, Minggu (11/8).
Selain itu, lanjutnya, diatur pula kewajiban bagi lembaga jasa keuangan (LJK)
untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, serta
pengembangan kompetensi SDM internal LJK untuk mendukung pemberian akses
pembiayaan UMKM.
Diharapkan, melalui RPOJK ini dapat meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan
ekonomi nasional melalui peningkatan pemberdayaan UMKM, jelasnya lagi.
Diketahui, RPOJK UMKM merupakan amanat UU P2SK yang juga bertujuan mendorong
LJK (Bank dan LJK Non-Bank) untuk dapat memberikan kemudahan terkait akses
pembiayaan, termasuk penjaminan pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat dan
mampu bersaing, sehingga dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku
UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko.
Adapun dalam RPOJK UMKM ini tidak terdapat kewajiban bagi LJK untuk memiliki
porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit, pungkasnya.
