Pasardana.id - Pemerintah yang saat ini masih dipimpin oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi) belum juga memberlakukan pembatasan subsidi.
Padahal, penyusunan kebijakan tersebut telah direncanakan sejak lama.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengakui, kalau aturan terkait pembatasan BBM
ini memang masih dalam pematangan, alias belum rampung.
Dia bilang, pemerintah memang tidak mau buru-buru untuk menetapkan kebijakan
tersebut.
"Aturan sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-
buru," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10).
Mantan Menteri Investasi ini juga menuturkan, bahwa pemerintah masih mengkaji
efek dari kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Sehingga, uji coba masih terus digelar di berbagai daerah.
Dirinya memastikan, kalau kebijkan ini hanya menunggu waktu ditetapkan saja.
"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan,
petani. Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi
apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu
saja," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar
Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah tengah bersiap untuk membatasi penggunaan
BBM subsidi.
Terbaru, pemerintah mau berunding terlebih dahulu dengan para pemangku
kepentingan sebelum menjalankan kebijakan tersebut.
Rapat ini akan dilakukan dalam waktu dekat itu.
Meski begitu, Luhut bilang, sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan
pembatasan BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite sudah berjalan.
Dia berharap, kebijakan ini segera berlaku paling lambat pada bulan Oktober.
