Pasardana.id - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan tegas
mengatakan, bahwa pihaknya (Kementerian Ketenagakerjaan) bakal menindak
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau setiap orang yang
melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.
Hal tersebut disampaikan Menaker Ida saat menerima audiensi Jaringan Nasional
Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa
(11/1/2021).
"Kami tak pernah ragu menjatuhi sanksi bagi P3MI yang melanggar. Kami tidak
pernah ragu. Begitu menerima laporan, kami langsung merespons. Kami sudah
banyak sekali memberikan sanksi administrasi kepada yang melanggar," ujarnya.
Disampaikan Menaker Ida, bahwa kementeriannya terus berupaya melakukan
pencegahan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Upaya yang dilakukan dengan mendorong dan memberikan bantuan pembentukan
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
Hal tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa dalam memberikan pelayanan
penempatan dan perlindungan PMI, Pemerintah membentuk LTSA.
Selain itu, ada upaya lain yang dilakukan Kemenaker, antara lain; dengan
melakukan kerja sama mulitipihak dalam program keamanan dan keadilan migrasi,
melibatkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), UN Women, dan beberapa LSM
pemerhati PMI, seperti; SBMI, KSBSI, Solidaritas Perempuan, Sebay Lampung,
Koalisi Perempuan Indonesia, Kalyanamitra, dan Women Crisis Center Mawar
Balqis.
Menurut dia, dari kerja sama tersebut, berhasil mengintegrasikan layanan
Migrant Worker Resource Centre (MRC) yang responsif gender ke dalam LTSA atau
layanan pemerintah di Kabupaten Cirebon, Blitar, Tulungagung, dan Lampung
Timur.
"Inisiatif ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia dan ASEAN
untuk kerjasama multipihak dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi
yang responsif gender untuk peningkatan perlindungan perempuan PMI dan
keluarganya sejak dari tingkat desa," tuturnya.
Upaya lainnya, lanjut Ida, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan
Pekerja Migran Indonesia Non prosedural di 25 lokasi
embarkasi/debarkasi/daerah asal PMI.
Keanggotaan Satgas ini mencakup Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, Imigrasi,
Kepolisian, Dukcapil, Kesehatan, Sosial, dan Perhubungan.
