Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Usul Pengusaha Mal Kepada Pemerintah

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Jika risiko pandemi Covid-19 masih tinggi, pemerintah telah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang 4-6 minggu.

Tentu saja hal tersebut membuat para pengusaha khawatir terhadap bisnis mereka.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan, jika skenario tersebut direaliasikan, maka beban pengusaha pusat perbelanjaan atau mal bakal makin berat.

Pasalnya, bisnis mereka sudah tertekan sejak tahun lalu.

“Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan lagi karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, di mana digunakan hanya sebatas untuk bisa bertahan saja,” katanya di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Dia juga mengeluhkan berbagai masalah dan ancaman yang dihadapi oleh pengelola pusat perbelanjaan dan pekerjanya, mulai dari PHK, pendapatan yang merosot, hingga beratnya tanggungan biaya operasional.

"Sehubungan dengan berbagai masalah tersebut di atas maka pusat perbelanjaan meminta kepada pemerintah untuk segera dapat memberikan perhatian dan bantuan," ujarnya.

Yang pertama adalah meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas.

Yang kedua, menghapus sementara pajak bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame dan pajak/ retribusi lainnya yang bersifat tetap.

"Kami juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50%," tambahnya.

Apalagi ketika diterapkan PPKM Darurat, pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Itu karena pusat perbelanjaan tidak bisa beroperasi, sementara pengusaha harus meringankan beban penyewa.

“Pusat perbelanjaan harus banyak membantu para penyewa untuk memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge karena mayoritas para penyewa tidak bisa beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah menegakkan pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Tujuannya, lonjakan kasus Covid-19 benar-benar bisa ditekan.

"Karena sangat dikawatirkan PPKM darurat dapat berlangsung berkepanjangan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro, yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat," pungkas Alphonzus.