Pemerintah Buka Opsi Buat PPKM Darurat Untuk di Wilayah Luar Jawa-Bali

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan opsi melebarkan sayap untuk memantau wilayah lainnya di luar Jawa-Bali yang saat ini tengah menerapkan PPKM Mikro Ketat.

Menurutnya, dengan adanya monitoring pengendalian Corona yang dilakukan terhadap 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa-Bali ini, apabila fasilitas kesehatan masuk dalam kategori terbatas, maka PPKM mikro ketat yang diterapkan naik jadi darurat seperti wilayah Jawa-Bali.

"Seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya makin terbatas atau berkurang, tentu sesuai dengan mekanisme dengan kriteria yang ada, tentu kita tingkatkan dari ketat menjadi darurat," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers virtual bertajuk ‘Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali: Pemerintah Perketat PPKM Mikro dan Tegakkan Kedisiplinan Masyarakat’, Rabu (7/7/2021).

Airlangga mengatakan, bahwa pihaknya akan memonitor perkembangan harian kasus di 43 kabupaten itu.

Selain itu, sesuai amanat Presiden, ada kemungkinan untuk dibuat keputusan yang lebih ketat lagi untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali sebagai daerah pelaksana PPKM darurat.

Menurutnya, opsi tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan, untuk terus memonitoring 43 kabupaten/kota ini, diriya mengaku, telah mengundang 10 Gubernur dan akan mengundang 17 Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk pengendalian Corona di 43 provinsi. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah ke depan untuk menekan kasus Covid-19.

"Terhadap daerah-daerah, kami minta pada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan disiplin, kami minta pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan PPKM tersebut dan posko-posko daerah bekerja sama dengan Forporminda untuk meningkatkan testing dan tracing-nya," tutur Airlangga.

Dia menambahkan, diantara 43 kabupaten dan kota itu, diantaranya; Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera Barat.

"Selain Jawa dan Bali, beberapa daerah, kasusnya mengalami peningkatan dan kita perlu memperhatikan ketersediaan RS di beberapa provinsi itu sudah diatas 60 persen. Jadi, mulai dari Lampung, Kepri, Kaltim, Papua Barat, Kalbar, Sumsel, Bengkulu dan Sumbar. Ini menjadi perhatian," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan aturan pengetatan PPKM mikro. Pengetatan ini berlaku untuk kabupaten/kota yang berada di level 4 dan guna mencegah naiknya jumlah kasus Corona.

"Seluruh kegiatan di level 4 adalah dihentikan," tutur Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, pemerintah mewajibkan perusahaan melakukan work from home (WFH) 75 persen. Tamu di restoran yang datang di atas pukul 17.00 WIB tidak boleh makan di tempat.

"Dan tentu terkait tempat kerja, 75 persen work from home, restoran 25 persen sampai jam 17.00 WIB adalah di-take away," tandas Airlangga.