Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Kemenko Perekonomian Angkat Bicara

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terkait wacana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat selama 6 minggu. Dari yang awalnya akan berakhir pada 20 Juli mendatang.

Sekretaris Kemenko bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam diskusi daring, Kamis, (15/7/2021) mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat didasarkan oleh evaluasi periodik yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemda dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

Dalam menentukan perpanjangan, Susi menyebut pada Jumat (16/7), hari ini akan dilakukan rapat koordinasi. Kemudian, hasil rapat bakal dikomunikasikan kepada pemda pada akhir pekan.
 
"Kami di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) selalu melakukan evaluasi dan perpanjangan secara periodik tiap dua minggu. Itu pun dievaluasi bagaimana kasus aktif, kasus konfirmasi harian, tingkat kematian, kesembuhan," ujarnya seperti dilansir Antara, Kamis (15/7).

Susiwijono mengatakan, tak hanya soal PPKM darurat, bahkan PPKM mikro pun akan selalu dilakukan evaluasi oleh kementeriannya bersama jajaran kepala daerah seminggu sekali tiap akhir pekan.
 
Saat ini, kata dia, PPKM darurat dilakukan di 122 wilayah di Jawa-Bali, serta 15 wilayah di luar wilayah tersebut. Keputusan untuk memperpanjang PPKM darurat pun dilakukan bertahap setelah melakukan rapat internal, kemudian bersama kepala daerah, lalu dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden.
 
"Berapa lamanya, kita lakukan secara periodik. Karena untuk penyiapan anggarannya selaku bendahara umum negara, kalau pemberlakuannya sendiri kita putuskan sampai 20 Juli, nanti akan kita evaluasi," ujar Susiwijono.

Dia juga menyebutkan, wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu dilontarkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani guna menyiapkan anggaran.

"Tapi pemberlakuannya sendiri baru akan diputuskan sampai 20 Juli, setelahnya akan ada evaluasi," bebernya.
 
Selain perpanjangan PPKM darurat yang dinilai sebagai strategi utama, Kemenko Perekonomian juga melakukan realokasi dan refocusing anggaran, karena seluruh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), lima klaster yang totalnya Rp699,43 triliun dilakukan realokasi dan refocusing.
 
Strategi tersebut utamanya memprioritaskan ke aspek kesehatan, melihat kenaikan yang eksponansial dalam beberapa hari ini. Yang kedua, untuk menjaga masyarakat mendorong klaster perlindungan sosial.
 
"Maka kesehatan dan perlindungan sosial alokasinya ditambah, dipindahkan dari klaster yang lain," ujar dia.
 
Realokasi yang menjadi strategi utama pemerintah, juga berupaya agar tetap menjaga pemulihan ekonomi negara, pemenuhan kebutuhan masyarakat, daya tahan UMKM dalam PPKM darurat.
 
Harapannya, dari ruang fiskal tersebut mampu sektor itu, dan lebih fokus pada hal yang berkolerasi dengan pandemi dan menjaga masyarakat Indonesia.