Imbas PPKM Darurat, Pengusaha Mal Makin Kesulitan dan PHK Mengancam

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan, Pemberlakuan Penerapan Kegiatan Masyarakat darurat di Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021 akan menyebabkan pusat perbelanjaan atau mal kembali mengalami kesulitan.

Menurutnya, jika mal kembali ditutup maka berpotensi memunculkan kembali banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dengan ditutupnya kembali operasional pusat perbelanjaan maka akan kembali banyak pekerja yang dirumahkan dan jika kondisi terus berkepanjangan maka akan terjadi kembali banyak PHK," tuturnya, Kamis (1/7/2021).

Dia menjelaskan, kondisi usaha pusat perbelanjaan tahun ini jauh lebih berat dibandingkan tahun lalu.

Pasalnya, dana yang dimiliki saat ini hanya untuk bisa bertahan.

“Karena hampir semua dana cadangan sudah terkuras habis pada tahun 2020, hanya untuk sekadar bertahan saja,” ujar Alphonzus.

Menurut dia, upaya untuk menggerakkan ekonomi pada kuartal I/2021 yang sudah tumbuh cukup menggembirakan akan sia-sia dan ekonomi akan kembali terpuruk. Dia pun memperkirakan, target-target perekonomian yang telah ditetapkan tahun ini menjadi sulit dicapai.

“Kejadian ini telah mengambil pengorbanan besar akibat lemahnya penegakkan atas berbagai penerapan pembatasan yang diberlakukan selama ini. Yang mana seharusnya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, disiplin, dan konsisten,” tuturnya.

Disampaikan Alphonzus, bahwa selama ini pusat perbelanjaan telah mampu dan dapat menerapkan serta memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten.

Sehingga, pusat perbelanjaan dapat dikategorikan sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi sekaligus belanja berbagai kebutuhan sehari-hari.

“Pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas masyarakat dan menjadi salah satu pilar perdagangan dalam negeri Indonesia. Adapun pusat perbelanjaan masih harus terus berjuang sendiri untuk bertahan tanpa bantuan pemerintah selama masa pandemi yang telah berlangsung selama hampir satu setengah tahun ini,” ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey yang mengatakan, bahwa skenario terburuk dari penutupan pusat belanja, ujungnya harus kembali merumahkan karyawan.

Karena banyak masyarakat banyak yang menganggur membuat daya beli masyarakat akan semakin menurun.

"Kita berharap mal buka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi kalau tutup mohon disediakan insentif. Karena kita tidak mungkin akan di lockdown, mahal biayanya," katanya.

"Yang kita gunakan itu kan istilah PPKM Mikro secara nasional. Kita berharap sektor esensial seperti makan dan minum tidak ditutup. Bukan persoalan usaha ritel bagaimana, tapi bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa kesulitan. Nah, bicara untuk memenuhi kebutuhan ini didapatkan di dua tempat ritel modern atau pasar," pungkasnya.