Dimulai Awal Tahun 2022, Tax Amnesty Jilid II Akan Berlangsung 6 Bulan

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah akan memberikan program kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak yang akan dilakukan selama 6 bulan, dimulai 1 Januari 2022.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan hal tersebut, menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada hari Kamis, (7/10) kemarin.

"PPS ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dalam UU HPP hanya berlaku 6 bulan 1 Januari sampai 30 Juni 2022," kata dia dalam video virtual, Kamis (7/10/2021).

Bendahara Negara ini berharap, dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Program ini bertujuan untuk makin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak jadi kalau tadi seluruh aturan legislasi di dalam negeri dan kerja sama internasional makin diperkuat," ujarnya.

Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur yang memadai hingga pemerataan pembangunan dan itu membutuhkan dana yang cukup besar, yang akan dicukupi dari pajak.

"Kita perlu mereformasi dari sisi penerimaan dari perpajakan, dan belanja dari HKPD yang sedang dibahas dengan DPR dan dari sisi pembiayaan untuk terus lakukan pembiayaan produktif dan prudent," ujarnya.

Dia menjelaskan, beleid ini mengubah beberapa ketentuan pajak di sejumlah regulasi lain, tapi waktu penerapannya tidak serentak.

"Meski terdiri dari berbagai elemen, masa berlakunya berbeda-beda," pungkasnya.