Soal Kisruh Laporan Keuangan, Jajaran Direksi Garuda Indonesia Diminta Bertanggung Jawab

foto : ilustrasi Garuda Indonesia (ist)

Pasardana.id - Jajaran Direksi Garuda Indonesia dianggap telah mencoreng nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan adanya kasus-kasus yang dihadapi. Terutama soal kisruhnya laporan keuangan yang mendapat sanksi otoritas keuangan dan dugaan rangkap jabatan oleh jajaran direksinya.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Anggota DPR RI, Arteria Dahlan yang juga merupakan politisi dari Partai PDI Perjuangan.

Terkait dugaan rangkap jabatan, menurut Arteria, saat ini masyarakat telah dipaksa untuk terima fakta bahwa rangkap jabatan suatu hal yang biasa saja dan rangkap jabatan didasari untuk Penyelamatan Aset Negara.

"Bayangkan kita semua dipaksa untuk menerima fakta bahwa Menteri BUMN, Petinggi BUMN selevel Direksi seolah-olah tidak mengerti dan tidak memahami UU Larangan Monopoli dan praktik Persaingan Usaha yang tidak Sehat," ujar Arteria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).

"Suatu pernyataan sesat, miskin logika dan nalar sehat manusia pada umumnya. Mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial atas jerit tangis rakyat yang membutuhkan transportasi murah. Terlebih disampaikan saat rakyat bertanya-tanya apakah ada praktik kartel pada Garuda Group yang berpengaruh pada tingginya harga tiket," lanjutnya.

Tidak pekanya pada kondisi yang ada, terutama dengan tingginya harga tiket pesawat, maka Arteria meminta para jajaran Direksi Garuda Indonesia diminta bertanggung jawab

"Seandainya Garuda terbukti melakukan pelanggaran, saya mohon tidak hanya Meneg BUMN dan para Direksi saja yang mundur, kalau perlu mereka semua diproses hukum sebagai pelaku kriminal, dan dimasukkan saja delik pidana dalam jabatan," kata dia.

"Mereka tidak layak menjadi etalase negara di sektor pelayanan publik dan menjadi negative point bagi pemerintahan Pak Jokowi dari sisi pelayanan publik di sektor transportasi udara atau penerbangan," tandas Arteria.