Pasardana.id - Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan yang
mengizinkan maskapai penerbangan menyesuaikan biaya (fuel surcharge) pada
angkutan pesawat dalam negeri.
Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya
Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan
Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri ini, mengizinkan maskapai penerbangan
menyesuaikan biaya pada angkutan pesawat dalam negeri.
Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk (IDX: GIAA), Irfan Setiaputra mengatakan, diperbolehkannya
penerapan kebijakan fuel surcharge pada komponen harga tiket pesawat menjadi
langkah yang konstruktif atas fokus pemulihan ekosistem industri penerbangan,
yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, seperti
fluktuasi harga bahan bakar.
"Kenaikan harga bahan bakar avtur tidak dapat dipungkiri berdampak signifikan
terhadap komponen cost structure tiket penerbangan," ujarnya.
Menurutnya, Garuda Indonesia Group sebagai salah satu maskapai penerbangan
terbesar di Indonesia akan secara cermat dan seksama menyikapi kebijakan fuel
surcharge ini.
"Tentunya tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan pengguna jasa atas
aksesibilitas layanan penerbangan dengan harga yang kompetitif," kata dia.
Lebih lanjut Irfan menyampaikan, adanya kebijakan fuel surcharge ini akan
mengacu pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan,
yang akan terus dievaluasi secara berkala atas kebutuhan penerapan fuel
surcharge tersebut.
