Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Akan Dikenai Sanksi, Ini Kata YLKI

Foto : istimewa

Pasardana.id - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan soal pemberian sanksi kepada penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sanksi tersebut akan dijatuhkan secara otomatis ketika penunggak membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM kendaraan bermotor, pembuatan paspor, dan IMB.

Menyikapi hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, rencana pemberian sanksi untuk penunggak iuran BPJS Kesehatan kurang tepat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo saat berbincang dengan salah satu media di Jakarta, Kamis (10/10).

Menurutnya, pemberian sanksi tersebut belum tentu atau tidak akan efektif membuat efek jera, sebab tidak semua orang Memiliki SIM dan paspor.

"YLKI melihat itu enggak akan efektif karena paspor dan SIM nggak semua bikin. Kan perpanjang paspor dan SIM itu juga setiap 5 Tahun sekali," kata Sudaryatmo.

Menurutnya, jika sanksi tersebut diterapkan akan menimbulkan persoalan baru, sebab masyarakat akan sulit mendapat layanan dan mengurangi Pendapatan negara.

"Itu menimbulkan persoalan baru ketika orang bayar pajak tidak bisa dapat layanan," ujarnya.

Lebih lanjut Sudaryatmo mengungkapkan, untuk sanksi yang diberikan BPJS Kesehatan bisa berupa menghentikan layanan BPJS Kesehatan bagi penunggak iuran, Selain itu, perlu dievaluasi kembali penyebab penunggakan iuran.

"Dilihat lagi, apakah dia mampu, tidak mau bayar iuran atau tidak mampu. kalau tidak mampu dialihakan pembayaran iuran ke jaminan kesehatan. Kalau mampu upaya BPJS-nya lebih tegas menagih," tandasnya.