YLKI Sebut Kebijakan Rapid Test Antigen Rugikan Penumpang

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Pemerintah menetapkan biaya untuk menguji seseorang terinfeksi virus Covid-19 atau tidak bervariasi di berbagai instansi.

Meskipun ada tes yang digratiskan, masyarakat tetap harus mengambil tes mandiri jika ingin bepergian atau memasuki suatu kota di Indonesia.

Misalnya, saat hendak naik kereta, diperlukan hasil rapid test, tes PCR, atau tes influenza sebagai syarat seseorang boleh naik kereta.

Karena itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan baru pemerintah terkait kewajiban rapid test antigen bagi penumpang transportasi yang berkunjung ke Jakarta dan Bali pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak mempertimbangan banyak aspek.

Pasalnya, aturan baru tersebut hanya merugikan lantaran tarif yang lebih mahal ketimbang dengan pemberlakuan surat keterangan uji tes PCR. 

"Ini kebijakan yang grusa-grusu dan emosional serta tidak dipersiapkan dengan baik dan matang," ujar Ketua YLKI, Tulus Abadi, Rabu (16/12). 

Menurutnya, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah demi menekan penyebaran virus corona yakni cukup meniadakan libur panjang akhir tahun daripada membuat kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

"Ini merugikan. Kebijakannya selama ini nggak pernah tegas. Padahal cukup dengan meniadakan libur panjang (saat Nataru)," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat libur Nataru. Namun, memberlakukan pengetatan terukur demi mencegah penularan virus korona.

“Kami minta untuk wisatawan yang naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan. Serta, mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” kata Luhut.   

Lebih rinci disebutkan, pengetatan masyarakat secara terukur meliputi; WFH 75%, pelarangan perayaan tahun baru di seluruh provinsi, dan pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19.00 WIB untuk Jabodetabek dan 20.00 WIB untuk zona merah di Jabar, Jateng dan Jatim.

Selain itu, lanjutnya, pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di rest area dan tempat-tempat wisata.