Kemenkeu : APBN-P 2017 Akomodasi Penambahan Belanja

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tetap diperlukan pemerintah. Kebijakan ini untuk mengakomodasi beberapa belanja pemerintah yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak mungkin kalau tidak ada APBN-P," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, hal itu juga terjadi pada 2017 ini, berupa penambahan belanja-belanja negara selama persiapan Asian Games, pengadaan sertifikasi lahan, dan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Begitupula pengadaan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktut yang akan diberikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Diperkirakan, APBN-P 2017 naik menjadi Rp10 triliun dibandingkan APBN 2017 yang sebesar Rp2.080,5 triliun.

Namun, jelas Sri, penambahan belanja-belanja ini tidak diimbangi dengan pendapatan-pendapatan negara seperti perkiraan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp50 triliun dari target pemerintah.

“Dengan kondisi ini, defisit anggaran sampai akhir tahun bisa mencapai 2,6% terhadap produk domestik bruto," terangnya.

Sri Mulyani berharap, pembahasan APBN-P 2017 dengan DPR bisa selesai sebelum masa reses legislatif.