Perbandingan Laporan Keuangan Emiten Diabaikan Demi Pengampunan Pajak

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pembuat standar laporan keuangan telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 tentang Akuntansi aset dan liabilitas Pengampunan pajak.

Dengan demikian, laporan keuangan antar kelompok emiten sejenis akan sulit dibandingkan karena menggunakan dua pengakuan.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Mardiasmo bahwa PSAK 70 dapat digunakan untuk emiten yang pemegang sahamnya mendeklarasikan tambahan harta sehingga berdampak pada aset dan liabilitas pada laporan keuangan emiten tersebut.

"PSAK 70 ini memberi pilihan kepada emiten untuk mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa jika memenuhi syarat tertentu," ujar dia, di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Selain itu, aset dan liabillitas hasil pengampunan pajak tidak diharuskan untuk diukur kembali, dan berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK (standar akuntansi keuangan) pada tanggal surat keterangan.

Sementara itu, anggota DPN IAI, Rosita Uli Sinaga menyatakan bahwa, PSAK 70 akan menghilangkan pandangan adanya salah pencatataan dan audit laporan keuangan oleh akuntan publik setelah emiten mendeklarasikan tambahan hartanya.

"Kalau tidak ada PSAK 70, maka aset tambahan itu harus di reklasifikasi lagi dalam laporan keuangan tahun berikutnya," terang dia.

Dengan dua pilihan cara penyajian aset dan liabilitas tambahan, harta dari program pengampunan pajak itu, diakui Rosita, sebagai suatu kelemahan karena tidak bisa dibandingkan laporan keuangan emiten sejenis.

"Comparable (perbandingan) menjadi isu yang dikesampingkan dulu," terang dia.

Ia melanjutkan, kepentingan memberikan pilihan menjadi lebih penting dan prioritas. Apalagi bagi emiten-emiten yang dual listing di bursa efek luar negeri yang mengharuskan laporan keuangan berdasarkan IFRS (Internastional Financiaal Reporting Standar), maka emiten tersebut harus mereklasifikasi.

"Kalau mereka menggunakan PSAK 70 yang tidak reklasifikasi, akan menjadi berbeda dengan aturan bursa sana," terang dia.