Akuntan Diminta Kawal Anggaran Pandemi Covid-19

Foto : Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo (Istimewa)

Pasardana.id - Akuntan sebagai pelaku utama keuangan harus mengambil peran sebagai trusted advisor bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mengawal efektifitas anggaran di masa pandemi Covid-19. 

Dalam sebuah seminar melalui media digital, Kamis (25/6), Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), Prof. Mardiasmo meminta IAI wilayah NTT mendampingi pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur dalam melakukan refocusing APBD dan ikut serta mengambil bagian dalam pengawalan refocusing APBD untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga terjaga akuntabilitas pengelolaannya dalam membantu pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Menteri Keuangan RI itu juga menjelaskan, terkait dengan refocusing keuangan pada masa Covid-19, terdapat dua program yang harus menjadi fokus setiap pemerintah daerah.

Pertama, program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus diutamakan, sehingga shifting anggaran dari APBD bisa mempercepat pemulihan dan penanganan kesehatan masyarakat.

Kedua, program pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan harus menyentuh langsung pada seluruh masyarakat Indonesia.

“Jika pada krisis keuangan sebelumnya, yang terkena dampak adalah industri keuangan, pengusaha, dan perusahaan besar. Namun krisis akibat pandemi Covid-19 ini langsung menyerang kalangan UMKM dan pekerja kelas bawah sampai menengah,” ujar Mardiasmo.

Lebih lanjut dia menekankan, bahwa tetap ada hikmah yang bisa diambil dari kondisi seperti ini. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah mengefektifkan dukungan teknologi dalam penyelesaian banyak sekali pekerjaan, sehingga anggaran belanja pendukung kinerja seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan pengeluaran sejenis, bisa diminimalkan.

“Karena dulu, anggaran konsumsi rapat di K/L seluruh Indonesia saja mencapai Rp18 triliun,” papar Mardiasmo.

Bahkan, dia melihat kesempatan emas bagi Akuntan Profesional untuk dapat membantu Pemda yang sedang limbung. Karena itu dibutuhkan inspektorat dan akuntan yang memiliki agilitas (kelincahan dan adaptabilitas) tinggi, yang dapat bertindak sebagai trusted advisor bagi entitas Pemda.

Pada kondisi ini, lanjutnya, akuntan harus tampil di depan dan mengawal Pemda dari awal hingga akhir dalam melakukan shifting dan refocusing anggaran.

Lebih jauh dia menyatakan, idealnya yang dilakukan adalah zero based budgeting, yakni menyusun anggaran dari awal sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dengan demikian, kata dia, nonvalue-added activities dapat dihilangkan dan belanja yang tidak perlu dapat dipangkas, lalu dialokasikan kepada kebutuhan langsung masyarakat dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.

“Akuntan dan BAKD harus bersama-sama dalam menyusun anggaran seperti ini. Buktikan bahwa APBD ini bisa beriorientasi pada kepentingan publik dan tidak incremental, dimana dalam penyusunan anggaran hanya diihat dari anggaran sebelumnya, lalu ditambahkan dengan kebutuhan terkini. Metode seperti ini tidak efisien dan nilai ekonomisnya tidak terlihat,” jelas mantan Kepala BPKP itu.