Terkait Tax Amnesty, Ekonom Pesimis Kalangan Konglomerat Melakukan Pengembalian Aset

foto : istimewa

Pasardana.id - Kalangan konglomerat diperkirakan tidak akan melakukan pengembalian aset ke Indonesia, terkait kebijakan UU Tax Amnesty, yang saat ini sedang di godok di Parlemen.

Menurut Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, nantinya para konglomerat hanya melaporkan jumlah kekayaannya di dalam dan luar negeri melalui fasilitas deklarasi yang disiapkan.

"Kalau untuk potensi memang besar, tapi saya pikir konglomerat-konglomerat hanya akan melakukan declare. Apalagi, bagi mereka yang punya dana di bank offshore," ujarnya, di Tangerang, Sabtu (28/5/2016) lalu. 

Menyikapi kondisi tersebut, menurutnya, Pemerintah perlu bersiap untuk mencari sumber pendanaan lainnya apabila upaya repatriasi tidak berjalan mulus. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur nantinya masih tetap dapat dilakukan.

"Makanya saya agak pesimis. Memang butuh instrumen. Tapi apakah mereka akan tertarik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan manajemen inventasi untuk menampung dana repatriasi dari "tax amnesty" atau pengampunan pajak.

Dia menjelaskan pada tahap awal dana repatriasi tersebut masuk melalui bank. Sementara itu, terkait dengan bank-bank milik pemerintah yang akan ditunjuk untuk bekerja sama dengan manajamen investasi, Bambang mengatakan mereka pasti akan ikut serta.

Adapun potensi penerimaan negara jika Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau "Tax Amnesty" diterapkan, diestimasi sebesar Rp180 triliun.

Potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri.

"Empat persen kali target kita sekitar katakan Rp3.500-4.000 triliun deklarasi saja luar negeri udah dapat Rp160 triliun ditambah dua persen kali repatriasi dan deklarasi dalam negeri kita anggap kita targetkan Rp1.000 triliun itu sudah dapat Rp20 triliun. Jadi ada sekitar Rp180 triliun," kata Bambang.

Kendati berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun, lanjut Bambang, pihaknya akan lebih konservatif dalam menentukan target dari "tax amnesty" tersebut dalam penerimaan pajak pada APBNP 2016.